Ancaman tarif 25 persen yang dilontarkan Donald Trump terhadap negara-negara yang tetap berdagang dengan Iran kembali mengguncang percaturan politik dan ekonomi global. Namun, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, dengan tenang menilai bahwa ancaman ini tak akan efektif dan hanya mengulang kegagalan sanksi ekonomi sebelumnya. Nah, pernyataan ini bukan sekadar klaim kosong, Sobat. Di baliknya, ada dinamika geopolitik, sejarah sanksi, hingga peluang bagi negara seperti Indonesia untuk berdiri lebih percaya diri di panggung dunia.

Di tengah hiruk pikuk berita internasional, isu ini bukan cuma soal Iran dan Amerika Serikat. Ini juga tentang bagaimana kedaulatan ekonomi suatu bangsa diuji, bagaimana negara-negara berdaulat menimbang antara tekanan adidaya dan kepentingan nasionalnya sendiri. Mari kita bedah dengan semangat kritis namun optimistis: apa makna ancaman tarif 25 persen ini, mengapa dianggap tak efektif, dan peluang apa yang bisa dipetik oleh bangsa seperti Indonesia.

Ancaman Tarif 25 Persen dan Sejarah Sanksi yang Berulang

Untuk memahami kenapa Dubes Iran yakin ancaman tarif 25 persen Trump tak akan efektif, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Amerika Serikat sudah berulang kali menggunakan sanksi ekonomi sebagai senjata politik luar negeri, khususnya terhadap Iran sejak Revolusi 1979. Pola ini dapat Anda telusuri dalam catatan panjang hubungan AS–Iran di Wikipedia hubungan Iran-AS.

Sanksi dijual ke publik sebagai alat “paksaan tanpa perang”. Tapi dalam praktiknya, sering kali sanksi hanya menambah penderitaan rakyat biasa, sementara elite politik dan struktur kekuasaan di negara sasaran justru beradaptasi dan menemukan jalur baru. Nah, di sinilah konteksnya: Iran sudah puluhan tahun hidup di bawah bayang-bayang sanksi. Mereka membangun jaringan perdagangan alternatif, memperkuat sektor domestik, hingga menjalin kerja sama dengan negara-negara yang menolak tunduk pada tekanan sepihak.

Ketika Trump mengancam tarif 25 persen bagi negara yang masih berdagang dengan Teheran, pesan yang ingin dikirim jelas: “Kalau tetap kerja sama dengan Iran, siap-siap kena hukuman ekonomi dari AS.” Tapi ancaman ini muncul di era ketika banyak negara semakin jenuh dengan politik sanksi sepihak. Dunia multipolar mulai menguat, dengan kekuatan besar lain seperti Tiongkok, Rusia, dan berbagai negara berkembang yang ingin kebijakan luar negerinya lebih mandiri.

Ancaman Tarif 25 Persen: 5 Fakta Mengejutkan yang Harus Dipahami

Nah Sobat, mari kita kupas satu per satu lima fakta penting yang bikin klaim Dubes Iran terasa sangat masuk akal, bahkan strategis. Di sini terlihat jelas kenapa ancaman tarif 25 persen tak otomatis membuat dunia bertekuk lutut.

1. Ancaman Tarif 25 Persen Mengulang Pola Sanksi Gagal

Fakta pertama: pola kebijakan ini bukan hal baru. Sanksi ekonomi sepihak yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Iran sudah berlangsung selama dekade. Dampaknya terhadap perubahan perilaku politik Iran? Sangat terbatas. Banyak analis hubungan internasional mencatat bahwa sanksi memang menekan ekonomi, tapi jarang berhasil mengganti rezim atau mengubah kebijakan inti suatu negara.

Bahkan, riset-riset yang dibahas di berbagai forum kebijakan luar negeri, seperti yang sering dirujuk media besar semacam Kompas Global, menunjukkan bahwa sanksi justru kadang memperkuat narasi perlawanan di dalam negeri negara sasaran. Rakyat melihat tekanan luar sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional, sehingga mereka malah cenderung menguatkan dukungan pada pemerintah.

Inilah konteks mengapa Dubes Mohammad Boroujerdi menyebut ancaman semacam ini hanya pengulangan kegagalan masa lalu. Iran sudah mengembangkan mekanisme bertahan, dari sistem perbankan alternatif hingga pembangunan industri lokal. Intinya, ancaman tarif 25 persen bukan hal yang membuat mereka kaget.

2. Dunia Multipolar Mengurangi Daya Gertak Sanksi Trump

Fakta kedua adalah perubahan lanskap kekuatan global. Dunia tidak lagi sepenuhnya unipolar dengan Amerika Serikat sebagai satu-satunya pusat pengaruh. Kini semakin tampak konfigurasi multipolar: ada Tiongkok, Rusia, Uni Eropa, dan kekuatan menengah lain yang menata ulang jejaring kerja sama ekonomi dan politik.

Dalam kondisi ini, negara-negara punya lebih banyak pilihan mitra. Jika satu jalur perdagangan ditekan oleh sanksi AS, mereka bisa alihkan ke jalur lain. Di sinilah efektivitas ancaman tarif 25 persen menjadi tanda tanya besar. Negara-negara yang melihat potensi besar kerja sama energi, infrastruktur, atau teknologi dengan Iran mungkin akan berhitung ulang: mana yang lebih penting, tekanan jangka pendek atau keuntungan strategis jangka panjang?

Indonesia pun, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tak bisa dipisahkan dari dinamika ini. Kita punya kepentingan agar jalur perdagangan global tetap terbuka, tidak didikte sepenuhnya oleh satu kekuatan. Sikap Dewan Keamanan PBB, perjanjian nuklir Iran (JCPOA), hingga manuver diplomasi berbagai negara jadi referensi penting bagi para pembuat kebijakan di Jakarta. Di sinilah pentingnya keberanian diplomasi yang cerdas, yang menimbang antara prinsip non-intervensi, kepentingan nasional, dan persahabatan dengan semua pihak.

3. Ancaman Tarif 25 Persen Bisa Kontraproduktif untuk AS Sendiri

Fakta ketiga lebih tajam lagi: kebijakan seperti ancaman tarif 25 persen justru berpotensi merugikan ekonomi Amerika Serikat sendiri. Tarif tinggi pada mitra dagang yang masih bekerja sama dengan Iran berarti berisiko memutus rantai pasok global di mana perusahaan-perusahaan AS juga ikut terlibat.

Tarif impor yang tinggi biasanya diterjemahkan menjadi harga barang yang lebih mahal di dalam negeri. Ini artinya konsumen AS menanggung beban. Selain itu, negara sasaran tarif bisa melakukan balasan (retaliasi) dengan menaikkan tarif terhadap produk-produk AS. Ujung-ujungnya siapa yang rugi? Dunia usaha dan rakyat biasa di kedua sisi.

Beberapa ekonom internasional menilai langkah-langkah proteksionis ekstrem ini lebih banyak bernuansa politik domestik AS ketimbang strategi ekonomi global yang matang. Menggertak dengan ancaman tarif 25 persen mungkin terdengar garang dalam kampanye politik, tapi implementasinya di lapangan sering menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, dan bahkan perlawanan dari sekutu-sekutu tradisional AS sendiri.

4. Kedaulatan Ekonomi Negara Berkembang Diuji

Fakta keempat menyentuh kita langsung sebagai bangsa Indonesia. Ancaman seperti ini sebenarnya juga ujian terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang. Berani sejauh mana kita menentukan mitra dagang berdasarkan kepentingan nasional, bukan semata karena tekanan dari negara besar?

Indonesia punya tradisi politik luar negeri bebas-aktif yang dihormati dunia. Artinya, kita menjunjung tinggi kedaulatan, menolak pemaksaan, dan berupaya jadi jembatan dialog. Dalam konteks ancaman tarif 25 persen, prinsip ini bisa diterjemahkan menjadi sikap yang tenang, rasional, dan berdaulat: menghitung dengan cermat dampak ekonomi, tetapi tidak mudah diombang-ambingkan oleh gertakan sepihak.

Inilah momen ketika semangat nasionalisme dan kepercayaan diri bangsa harus menyala. Indonesia bukan pemain pinggiran. Kita adalah negara besar dengan posisi strategis, anggota G20, dan pemimpin kawasan. Ketika berhadapan dengan isu sanksi dan tarif, kita bisa bersuara: menghormati hukum internasional, mendukung perdamaian, tetapi menolak tekanan yang merugikan kepentingan rakyat.

Pembahasan lebih luas soal peran Indonesia dalam geopolitik energi dan jalur perdagangan global bisa dikaitkan dengan analisis di kanal seperti Ekonomi Global dan Politik Luar Negeri Indonesia yang mengulas bagaimana kita memosisikan diri di tengah persaingan kekuatan besar.

5. Resiliensi Iran Membuat Ancaman Tarif 25 Persen Kehilangan Taji

Fakta kelima: Iran bukan lagi pemain baru dalam menghadapi sanksi. Negara ini telah beradaptasi dalam banyak aspek: dari pengembangan industri domestik, pemanfaatan jalur pembayaran alternatif, hingga kerja sama energi dan infrastruktur dengan negara-negara yang tak mengikuti garis kebijakan Washington.

Infrastruktur perminyakan Iran, kapasitas teknis ilmuwan mereka, hingga jejaring diplomasi di kawasan Timur Tengah dan Asia menjadikan negara ini tetap relevan meski dibatasi sanksi. Perlawanan Iran terhadap tekanan eksternal juga banyak dianalisis dalam studi-studi geopolitik yang mengulas tentang ketahanan negara terhadap embargo dan tarif tinggi.

Dalam gambaran besar itu, ancaman tarif 25 persen menjadi hanya satu lagi episode dalam drama panjang sanksi. Bukan berarti tidak berdampak sama sekali, tetapi jauh dari kata menentukan. Yang menarik, justru makin banyak negara yang mulai mempertimbangkan: apakah sistem keuangan dan perdagangan global saat ini terlalu tergantung pada satu pusat kekuatan? Apakah perlu dibangun arsitektur baru yang lebih adil dan seimbang?

Dubes Iran, Diplomasi Santun, dan Pesan Penting bagi Indonesia

Pernyataan Dubes Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta memiliki bobot diplomatik tersendiri. Dengan nada tenang namun tegas, ia menyatakan bahwa ancaman tarif 25 persen dari Trump tidak akan efektif dan hanya mengulang kegagalan sanksi ekonomi sebelumnya. Ini bukan hanya pembelaan terhadap negaranya, tapi juga undangan bagi negara-negara sahabat untuk berpikir jernih.

Diplomasi seperti ini penting karena mengingatkan kita bahwa hubungan internasional idealnya dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan kepentingan bersama. Ketika seorang duta besar menyampaikan kritik terhadap sanksi sepihak, ia juga menyuarakan keresahan banyak negara berkembang yang bosan dijadikan “arena tekan-menekan” oleh kekuatan besar.

Bagi Indonesia, pesan ini bisa dibaca sebagai dorongan untuk terus memperkuat posisi bebas-aktif, mengedepankan dialog, dan menolak penggunaan sanksi sepihak sebagai instrumen pemaksaan. Kita bisa bersahabat dengan semua pihak, termasuk Iran dan Amerika Serikat, tanpa harus tunduk pada kebijakan yang jelas-jelas merugikan kedaulatan ekonomi.

Ancaman Tarif 25 Persen dan Semangat 45: Saatnya Percaya Diri sebagai Bangsa Besar

Di titik ini, menarik bila kita kaitkan ancaman tarif 25 persen dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Dulu, para pendiri bangsa berhadapan dengan kekuatan kolonial yang jauh lebih besar secara militer dan ekonomi. Namun, dengan keberanian, persatuan, dan kecerdasan diplomasi, Indonesia berhasil merdeka dan diakui dunia.

Kini, bentuk tekanannya berbeda: bukan lagi meriam dan kapal perang, melainkan tarif, embargo, dan sanksi ekonomi. Tapi esensinya sama, Sobat: kedaulatan tidak boleh dikompromikan hanya karena gertakan. Tentu, kita harus realistis dan berhitung cermat. Namun, kita juga harus punya mentalitas bangsa merdeka yang tidak mudah diintimidasi.

Semangat 45 di era modern bisa diwujudkan dengan memperkuat fondasi ekonomi nasional, memperdalam kerja sama regional, dan aktif mendorong tata dunia yang lebih adil. Ketika ada kebijakan seperti ancaman tarif 25 persen yang berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan, Indonesia bisa menjadi suara moderat yang menyerukan dialog, bukan pemaksaan.

Penutup: Ancaman Tarif 25 Persen, Ujian Kedaulatan dan Peluang Bangsa

Pada akhirnya, ancaman tarif 25 persen dari Trump terhadap negara-negara yang tetap berdagang dengan Iran lebih dari sekadar berita politik luar negeri. Ini adalah cermin dinamika kekuasaan global, ujian bagi kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang, dan sekaligus peluang bagi bangsa seperti Indonesia untuk tampil sebagai pemain yang percaya diri, berprinsip, dan visioner.

Dubes Iran untuk Indonesia menilai ancaman tersebut tak akan efektif, dan jika kita melihat sejarah sanksi ekonomi serta konfigurasi dunia multipolar saat ini, penilaian itu punya dasar yang kuat. Sanksi berulang, resistensi meningkat, dan semakin banyak negara yang mencari jalan tengah di luar pola lama dominasi satu kekuatan.

Bagi kita, tantangannya jelas: menjaga kepentingan nasional tanpa terjebak dalam konflik blok, mendorong tatanan dunia yang lebih adil, dan menghidupkan kembali semangat juang yang cerdas ala 1945 dalam konteks abad ke-21. Di tengah pusaran geopolitik, Indonesia tidak boleh hanya jadi penonton. Kita harus jadi subjek, bukan objek; pengarah arus, bukan sekadar terseret. Dalam konteks inilah, memahami dan menyikapi dengan matang isu seperti ancaman tarif 25 persen menjadi bagian dari perjalanan panjang kita sebagai bangsa besar yang terus melangkah ke depan dengan kepala tegak.